Aturan Umroh Terbaru 2026: Syarat Jemaah, Hak Jemaah, dan Cara Mengecek Travel

Aturan umroh terbaru di Indonesia kini berpijak pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 (perubahan ketiga UU Nomor 8 Tahun 2019), Peraturan Menteri Haji dan Umroh (PMHU) Nomor 4 Tahun 2025, dan PMHU Nomor 2 Tahun 2026. Intinya: umroh bisa dilakukan melalui travel berizin (PPIU) atau secara mandiri, setiap jemaah wajib memenuhi syarat dokumen dan kesehatan, dan jemaah yang berangkat melalui PPIU berhak atas perjanjian tertulis, asuransi, serta standar layanan minimal.
Urusan haji dan umroh kini ditangani Kementerian Haji dan Umroh. Artikel ini merangkum poin-poin yang paling berguna bagi calon jemaah dan keluarga, dengan bahasa sederhana. Untuk teks lengkap, selalu rujuk dokumen resmi dari Kementerian Haji dan Umroh.
Tiga Cara Berangkat Umroh Menurut Aturan Baru
UU Nomor 14 Tahun 2025 menyebut perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan:
- Melalui PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh), yaitu biro perjalanan wisata yang memiliki izin untuk menyelenggarakan umroh.
- Secara mandiri, yaitu jemaah mengatur sendiri visa, tiket, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan asuransi dari penyedia layanan melalui Sistem Informasi Kementerian.
- Melalui Menteri, hanya bila Presiden menetapkan keadaan luar biasa atau kondisi darurat.
Perbedaan pentingnya ada pada pelindungan. Jemaah yang berangkat melalui PPIU mendapat pelindungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi serta jaminan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan dari penyelenggara. Pada umroh mandiri, pelindungan tersebut dikecualikan, dan jemaah wajib mengambil asuransi sendiri.
Syarat Jemaah Umroh
Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2025 dan PMHU Nomor 4 Tahun 2025, setiap orang yang akan berumroh harus:
- Beragama Islam.
- Memiliki paspor yang berlaku paling singkat 6 bulan dari tanggal keberangkatan.
- Memiliki tiket pesawat ke Arab Saudi dengan tanggal berangkat dan pulang yang jelas.
- Memiliki surat keterangan sehat dari dokter.
- Memiliki kartu kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Memiliki visa, serta tanda bukti akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Arab Saudi (bagi jemaah melalui PPIU).
Pendaftaran jemaah melalui PPIU dilakukan dengan menyerahkan salinan dokumen kependudukan, seperti KTP, kartu identitas anak, atau akta kelahiran, dan dicatat melalui Sistem Informasi Kementerian.
Ke Mana Uang Jemaah Disetor?
PMHU Nomor 4 Tahun 2025 mewajibkan PPIU membuka rekening penampungan atas nama PPIU di bank syariah penerima setoran. Rekening ini terpisah dari rekening operasional perusahaan di luar kegiatan umroh. Jemaah menyetorkan biaya ke rekening tersebut, boleh penuh atau bertahap, dan bank menerbitkan bukti setoran. PPIU juga wajib melaporkan setiap setoran jemaah melalui Sistem Informasi Kementerian.
Artinya, sebelum membayar DP, jemaah sebaiknya memastikan nomor rekening yang diberikan memang atas nama perusahaan travel, bukan rekening pribadi.
Standar Layanan yang Berhak Didapat Jemaah
PMHU Nomor 2 Tahun 2026 tentang standar kegiatan usaha (ditetapkan 30 Juli 2026) merinci kewajiban PPIU. Beberapa yang paling relevan bagi jemaah:
| Aspek | Ketentuan |
|---|---|
| Perjanjian | Wajib ada perjanjian tertulis yang memuat bimbingan, kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, serta ketentuan pembatalan dan biaya di luar paket. |
| Penerbangan | Penerbangan langsung atau paling banyak 1 kali transit dengan paling banyak 2 maskapai; jadwal dibuktikan dengan tiket. |
| Hotel | Paling jauh 1.000 meter dari Masjidil Haram dan 700 meter dari Masjid Nabawi. Bila lebih dari 1.000 meter di Makkah, wajib ada transportasi ke Masjidil Haram, paling sedikit untuk shalat lima waktu. |
| Kamar | Paling banyak 4 orang per kamar, kecuali ada kesepakatan tertulis. |
| Konsumsi | Tiga kali sehari di Arab Saudi (atau sesuai kesepakatan tertulis), menu Indonesia dan/atau variasi lain. |
| Bimbingan | Manasik sebelum berangkat, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi, oleh pembimbing bersertifikat; paling sedikit 1 pembimbing untuk setiap 45 jemaah. |
| Pelindungan | Asuransi jaminan keberangkatan dan kepulangan, serta pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. |
| Pembatalan | Bila jemaah wafat atau mengundurkan diri sebelum berangkat, biaya dikembalikan paling lambat 30 hari kalender setelah permohonan diterima, dikurangi biaya yang sudah dikeluarkan. |
Cara Mengecek Travel Umroh Sebelum Membayar
- Cek izin PPIU melalui kanal resmi Kementerian Haji dan Umroh. Sebagai contoh, AM Wisata Muslim terdaftar sebagai PPIU dengan nomor izin 91200058127730003.
- Minta perjanjian tertulis dan baca bagian pembatalan, biaya di luar paket, serta tanggungan bila jemaah sakit.
- Pastikan rekening pembayaran atas nama perusahaan dan simpan setiap bukti setoran.
- Cocokkan rincian paket: tanggal, maskapai, hotel, dan fasilitas harus sama dengan yang tertulis di perjanjian dan tiket.
- Tanyakan asuransi dan jadwal manasik.
Jika Ada Masalah, Ke Mana Mengadu?
Jemaah dapat menyampaikan pengaduan tentang kekurangan layanan kepada PPIU dan/atau Kementerian Haji dan Umroh, secara tertulis baik elektronik maupun nonelektronik. PPIU wajib menindaklanjuti pengaduan tersebut. Kementerian juga dapat menjatuhkan sanksi bertahap kepada PPIU yang melanggar, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin.
Bagaimana dengan Haji Khusus?
Aturan yang sama juga mengatur haji khusus: kuota haji khusus ditetapkan 8% dari kuota haji Indonesia, dan pendaftaran dilakukan melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terhubung dengan Sistem Informasi Kementerian. Penjelasan lengkapnya ada di halaman Haji Khusus AM Wisata, dan konsultasi haji khusus melalui WhatsApp 0811-8803-6956.
Untuk umroh, pilihan jadwal terdekat dapat dilihat di Umroh Akhir Desember 2026, Umroh Hemat Januari 2027, dan halaman Umroh Hemat AM Wisata.
Tanya Jawab Aturan Umroh Terbaru
Apakah umroh mandiri sekarang diperbolehkan?
Ya. UU Nomor 14 Tahun 2025 mengatur umroh dapat dilakukan secara mandiri. Jemaah mandiri mendaftar melalui Sistem Informasi Kementerian, membeli paket layanan dari penyedia resmi, dan wajib mengambil asuransi sendiri.
Berapa masa berlaku paspor untuk umroh?
Paspor harus berlaku paling singkat 6 bulan dari tanggal keberangkatan.
Apakah BPJS Kesehatan atau JKN wajib?
PMHU Nomor 4 Tahun 2025 mencantumkan kartu kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu persyaratan umum jemaah umroh.
Bolehkah travel memakai pesawat transit?
Boleh, dengan batas paling banyak satu kali transit dan paling banyak dua maskapai. Tips perjalanan transit ada di Tips Umroh Transit Oman Air.
Bagaimana jika saya membatalkan keberangkatan?
Bila mengundurkan diri sebelum berangkat, biaya dikembalikan paling lambat 30 hari kalender sejak permohonan diterima PPIU, setelah dikurangi biaya yang sudah dikeluarkan. Detailnya mengikuti perjanjian tertulis.
Artikel ini merangkum peraturan untuk edukasi, bukan nasihat hukum. Untuk kepastian, rujuk naskah resmi dari Kementerian Haji dan Umroh.
Ingin memastikan rencana umroh keluarga sesuai aturan sebelum membayar? Tim AM Wisata Muslim siap menjelaskan dengan tenang melalui WhatsApp 0811-8382-979.
AM Wisata MuslimUmroh, haji & perjalanan Muslim